Demokrasi di negeri ini merupakan praktik-praktik politik yang dijalankan di tengah kerumunan pasar. Politik diposisikan bagai pasar dan rakyat adalah kerumunan.
Komunikasi dan penentuan dua pemimpin negara (presiden dan wakil presiden) berlangsung bagai transaksi yang terjadi antara penjual-pembeli. Keriuhan kerumunan pasar itu terjadi dalam ritus politik lima tahun sekali, terutama pada masa kampanye dan pemungutan suara.
Mengapa politik di negeri ini seperti pasar? Dalam studi ekonomi, pasar adalah lokasi jual-beli barang dan jasa. Pasar, menurut Rebecca Blank (diulas LaRue Tone Hosmer dan Janet Elizabeth Bordelon, Is the Market Moral?, 2006), mempunyai lima asumsi dasar.
Pertama, individu-individu diasumsikan sekadar memburu berbagai kepentingan sendiri, memaksimalkan aneka keperluan mereka.
Kedua, perusahaan-perusahaan mengejar sejumlah kepentingan sendiri, memaksimalkan keuntungan.
Ketiga, tiap orang dianggap mempunyai informasi lengkap sehingga seluruh pertukaran berlangsung secara rasional.
Keempat, pemain pasar berjumlah banyak sehingga tidak ada individu dan perusahaan mendominasi permainan.
Kelima, perusahaan-perusahaan diasumsikan mengetahui dan memasukkan biaya-biaya eksternal (terutama kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan produk/proses yang dibebankan kepada pihak lain tanpa kesepakatan) sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bebas membebani masyarakat.
Pasar politik
Itulah asumsi-asumsi dasar pasar ekonomi. Sementara pasar dalam ruang lingkup politik kita menunjukkan lima asumsi. Pertama, tiap individu politik mengejar kepentingan untuk mengoptimalkan kepentingan sendiri.
Kedua, partai-partai politik yang mengusung calon presiden-wakil presiden memburu kepentingan masing-masing untuk menggapai keuntungan tertinggi.
Ketiga, tiap orang tidak memiliki informasi lengkap sehingga transaksi politik yang terjadi berlangsung irasional.
Keempat, para pemain pasar berjumlah terbatas sehingga dominasi pihak satu atas pihak lain menjadi keutamaan.
Kelima, partai-partai politik sengaja tidak peduli dan tak sudi memasukkan biaya-biaya eksternal sehingga risiko politik terburuk dibebankan kepada rakyat.
Berisi kehampaan
Dalam ruang pasar perpolitikan ini, tidak lagi ada individualitas. Semua berubah menjadi sekadar kerumunan. Partai-partai politik pengusung calon presiden-wakil presiden begitu senang mengumbar agitasi dan propaganda. Demokrasi yang mengidealkan pasar terperangkap demagogi kasar. Itulah strategi untuk mendapat kekuasaan dengan menyerukan berbagai prasangka, ketakutan, emosi, dan harapan membubung tinggi kepada kerumunan. Aneka retorika beraroma populis dilancarkan meski semua hampa.
Bahkan, demokrasi ala kerumunan pasar itu dipahami para calon presiden-wakil presiden dan tim sukses secara naif. Mereka mengunjungi pasar-pasar tradisional. Menjumpai dan berjabat tangan dengan pedagang. Bercakap-cakap sebentar dan membeli dagangan sekadarnya ditunjukkan. Tujuannya adalah mencapai popularitas dalam kerumunan. Hal yang lebih menghebohkan ialah ada stasiun televisi yang selama masa kampanye menayangkan acara bertajuk Capres & Cawapres Turun ke Pasar. Bukankah ini membuktikan ada keterasingan politik amat besar dan tidak mudah dipecahkan?
Demokrasi ala kerumunan pasar memang menimbulkan kegairahan tersendiri. Seakan-akan perjumpaan calon presiden-wakil presiden dengan jumlah massa yang meraksasa mampu mengatasi keterasingan politik yang terjadi. Hal itu sebenarnya menunjukkan keanehan. Setidaknya, fenomena itu diungkap Fouad Ajami, profesor Kajian Timur Tengah Universitas Johns Hopkins, ketika menyoroti kerumunan yang menyambut Barack Obama dalam kampanye pilpres di Amerika Serikat (Obama and the Politics of Crowds, Wall Street Journal, 30/10/2008).
Ada keganjilan dan hal baru, kata Ajami, karena kerumunan bukan hal menonjol dalam perpolitikan Amerika. Gejala itu hanya terjadi dalam masyarakat Dunia Ketiga, misalnya Argentina, Mesir, dan Iran. Kerumunan memang mengesankan adanya kesetaraan. Namun, Ajami mengutip pendapat Elias Canetti (1905-1994), kerumunan sebenarnya didasarkan pada suatu ilusi kesederajatan. Dalam peristiwa itu, aneka perbedaan dienyahkan dan semua jadi sama. Itulah kepentingan bagi momentum yang diberkati, saat tak satu pun lebih agung dan lebih baik ketimbang yang lain, rakyat menjadi kerumunan.
Kerumunan memang mampu mengempaskan aneka perbedaan individual. Sebagaimana layaknya dalam arena pasar, individu-individu dalam domain demokrasi ini diperlakukan sebagai pembeli. Semua sama karena tidak ada lagi sekat- sekat derajat maupun pangkat. Namun, demokrasi ala kerumunan pasar tidak mampu menyembunyikan sisi keterasingan yang seharusnya diatasi komunikasi yang saling mengisi. Kerumunan pasar disatukan oleh irasionalitas dan hasrat menentukan pemimpin berdasarkan kalkulasi para penggemar yang menyukai tampilan permukaan tokoh-tokoh politik sebagai bintang-bintang pujaan.
Budaya massa
Di sini bisa dimaklumkan mengapa kandidat presiden-wakil presiden ditawarkan dalam budaya massa penuh kebisingan. Simak bagaimana iklan-iklan politik yang menyajikan calon presiden-wakil presiden dikemas bagai menawarkan komoditas yang dijual di pasar. Hal yang membedakan hanya pada slogan, jargon, tampilan visual, dan jingle yang didendangkan. Simak pula kampanye rapat umum yang disajikan secara kolosal. Semua hanya memuat banalitas (kedangkalan) politik yang ramai dirayakan.
Dalam situasi begini, layak menengok peringatan Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), ”Saat kesunyian berakhir, di situlah pasar dimulai; dan ketika pasar dimulai, di situ pulalah kegaduhan aktor-aktor besar serta dengungan lalat-lalat beracun terjadi”. Aktor-aktor besar itu tidak lain adalah kandidat presiden-wakil presiden yang sedang merebut perhatian dan merampas kebisuan massa. Lalat-lalat beracun adalah agitasi dan propaganda yang mengerumuni kesadaran mereka.
Jadi, pemenang calon presiden-wakil presiden adalah figur-figur yang mampu menaklukkan kerumunan pasar. Tidak peduli ada yang dicurangi. Semua tertelan dalam hiruk pikuk kerumunan pasar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar