Presiden Barack Obama memuji ketangguhan bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana, termasuk gempa besar di Sumatera Barat. Pasti itu bukan pujian basa-basi mengingat Obama relatif paham soal karakter bangsa kita karena pernah hidup di Jakarta.
Bangsa ini sudah cukup lama diguncang gempa, baik gempa denotatif berskala Richter maupun gempa konotatif: gempa politik, gempa sosial, gempa ekonomi, dan gempa budaya. Gempa konotatif jauh lebih rutin dan panjang daripada gempa denotatif yang datang secara berkala, sesuai dengan hukum alam. Jika bangsa kita tidak tangguh, mana mungkin ”tahan” diguncang gempa penjajahan Belanda selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun.
Warisan penderitaan itu pula yang menjadikan bangsa kita ”membiarkan” Orde Baru-Soeharto mampu menciptakan ”gempa” selama 32 tahun. Dalam rentang waktu yang lumayan menyesakkan itu, Orde Baru-Soeharto mampu membelokkan dinamika sosial-politik-ekonomi negeri ini yang semula berciri kerakyatan, sipil, dan antimodal asing menjadi elitis, militeristis, dan promodal asing (Baskara T Wardaya, Kompas, 30/9).
Arus utama yang dibangun Orde Baru-Soeharto itu masih mendominasi hingga kini, di mana ekonomi kapitalistik neoliberal mengatur setiap tarikan napas kita. Akibatnya, bangsa kita semakin kehilangan kedaulatan dan negara lebih berperan sebagai ”panitia” pasar bebas.
Mereka yang prosistem ekonomi dan politik liberal mungkin menganggap kondisi sekarang ini merupakan pencapaian bangsa yang ”gilang-gemilang”. Kalau toh kemiskinan dan kebodohan masih menganga, itu karena ”kesalahan rakyat sendiri yang tidak pintar dan kaya”.
Mereka lupa bahwa kemiskinan dan kebodohan adalah anak kandung sistem yang tidak distributif sehingga aset dan akses menggumpal hanya di lingkaran kekuasaan yang terbatas dan tertutup. Inilah kondisi yang oleh Mahatma Gandhi dianggap bertentangan dengan ukuran ideal suatu negara. Menurut Gandhi, ukuran kebesaran suatu negara harus didasarkan pada betapa pedulinya negara kepada rakyatnya yang paling lemah (Indra Gunawan M, Kompas, 30/9).
Manusia akrobatik
Hidup di Indonesia yang akrab dengan bencana gempa politik, ekonomi, sosial, ekonomi, dan budaya harus siap terhadap dua pilihan yang sama-sama ekstrem. Pertama, menjadi manusia kartun. Kedua, menjadi manusia akrobatik. Menjadi manusia kartun berarti harus memiliki ketahanan dan daya banting yang luar biasa. Rumusan ini diambil dari analogi tokoh-tokoh kartun yang tidak ada matinya meskipun dibenturkan, dilemparkan, digilas, ditindas, dijatuhkan, ditikam, dan ditenggelamkan. Hanya sebentar saja tokoh kartun itu tampak ringsek, tetapi segera menjelma menjadi ”manusia perkasa” dan siap bertarung lagi.
Manusia kartun tidak mengenal sakit karena dirinya adalah kesakitan itu sendiri. Ia juga tidak bisa sedih karena ia adalah kesedihan itu sendiri. Terhadap semua kesedihan dan penderitaan, ia sudah mencapai posisi transendental alias ”mengatasi”.
Rakyat kita telah menjelma menjadi manusia kartun. Dihajar oleh keadaan apa pun, rakyat kita tetap bertahan dan sukses menjalani kodrat sebagai manusia tangguh. Ketangguhan menjadi pilihan satu-satunya karena bangsa kita tidak punya pelindung untuk dimintai pembelaan atau pengayoman. Rakyat kita memang secara formal memiliki wakil-wakilnya di parlemen, tetapi kebanyakan mereka ”kurang memahami” rakyat dan menganggap menjadi anggota parlemen sebagai karier politik an sich yang menjanjikan perolehan material.
Rakyat juga punya pemimpin, tetapi umumnya pemimpin yang ada kurang menjiwai hakikat kepemimpinan, yakni sebagai pelayan publik. Maka, satu-satunya pilihan bagi rakyat adalah berupaya sendiri dengan menjelma menjadi manusia kartun yang tahan banting dan ”tidak ada matinya”.
Sedangkan manusia akrobatik meniscayakan kepiawaian untuk menyiasati keadaan dengan cara-cara kompromi terhadap kekuasaan. Karena itu, manusia akrobatik harus memiliki banyak jurus dan aksi-aksi akrobatik, baik melalui gagasan/wacana maupun tindakan yang—meminjam istilah Gramsci—mengagungkan kekuasaan secara politik maupun ekonomi.
Sejurus dengan hal itu, manusia akrobatik harus menjadi manusia partisan: membela kepentingan kekuasaan yang dominan. Di sini dibutuhkan kapasitas sebagai ”jawara”, bukan pendekar. Pendekar, dalam leksikon jagat persilatan, selalu membela yang lemah dan dilemahkan kekuasaan. Sedangkan ”jawara” selalu membela kepentingan kekuasaan. Pendekar selalu bersikap oposisi terhadap kekuasaan yang dianggap menyimpang. Sedangkan ”jawara” selalu kompromi karena orientasi hidupnya hanyalah materi dan kenikmatan hidup, bukan nilai.
Maka, semakin banyak orang berbondong-bondong menjadi manusia akrobatik dan berharap menjadi ”jawara”. Sementara itu, kini manusia berkapasitas pendekar yang tahan banting makin langka.
Sabtu, 12 Juni 2010
rahasia pribadinya
Dunia sudah berubah. Dulu, orang sekuat tenaga membentengi rahasia pribadinya. Sekarang, orang sukarela membukanya melalui televisi. Urusan perjodohan, perselingkuhan, sampai konflik rumah tangga pun mendominasi layar kaca.
Nyalakan televisi Anda dan Anda akan menemukan acara-acara yang mengulas urusan pribadi. Infotainment mengabarkan perceraian pesohor. Reality show membeberkan perselingkuhan dan konflik rumah tangga. Talk show lepas tengah malam membahas urusan tempat tidur.
Masalah pribadi menjejali layar kaca. Sebuah fenomena yang 5-10 tahun lalu mungkin tidak terlintas dalam benak sebagian besar orang Indonesia. Gilanya, sebagian orang memublikasikan urusan pribadinya ke layar kaca secara sukarela.
Tengoklah acara Masihkah Kamu Mencintaiku di RCTI. Dalam acara ini, sepasang suami istri buka-bukaan persoalan rumah tangganya di depan orangtuanya, mertuanya, penonton di studio, dan jutaan pemirsa televisi. Kadang persoalannya begitu pribadi, misalnya, menyangkut ketidakpuasan suami atas layanan istri.
Ada juga Take Me/Him Out Indonesia di Indosiar. Ini semacam acara kontak jodoh produksi Fremantle Media yang lisensinya dibeli Indosiar. Dalam setiap episode Take Me Out, ada 30 perempuan dan 7 laki-laki berusia 20-40 tahun yang mencari jodoh. Untuk Take Him Out, jumlahnya dibalik, 30 laki-laki dan 7 perempuan.
Rabu (7/10) malam, di balik panggung acara Take Me Out, sejumlah perempuan berdandan menor, berpakaian bagus, berparfum wangi, dan bersepatu tumit tinggi tampak agak gugup menanti waktu shooting. Sebagian mengalihkan kegugupannya dengan mengisap rokok.
Ketika shooting dimulai, muncullah pria bernama Rian (24) di panggung. ”Saya masih muda dan cukup mapan. Sekarang saatnya saya mencari pasangan,” ujar Rian memperkenalkan diri.
Laki-laki itu mengaku berprofesi sebagai broker dan pada waktu senggang kerap tampil sebagai disc jockey (DJ) di pesta-pesta pribadi.
Perkenalan singkat itu menarik hati Sofie, salah seorang dari 30 peserta perempuan. Tandanya sederhana saja: keduanya tidak mematikan lampu di mejanya.
”Apa yang membuat Anda tertarik kepada Rian?” tanya pemandu acara, Choky Sitohang, kepada Sofie.
”Lucu. Hidungnya gede, hokinya pasti gede,” jawab Sofie diikuti senyum. Penonton di studio pun tertawa.
Yuanita justru memilih mematikan lampu, tanda tidak tertarik. Alasannya, ”Buat jadi pacar enggak deh. DJ itu kan banyak ceweknya.”
Begitulah. Pada 5-10 tahun yang lalu kita mungkin tidak berpikir ada orang yang berani mencari jodoh lewat acara televisi dengan risiko cintanya ditolak dan penolakan tersebut disaksikan jutaan orang di Indonesia.
Apa yang membuat mereka nekat mengikuti acara seperti ini? Cecile (38), janda dua anak, mengaku serius mencari pasangan hidup. Karena itu, ia tidak ambil pusing ketika teman- temannya menghujatnya lantaran mengikuti Take Me Out.
”Saya enggak malu. Saya ikut acara ini karena didaftarkan anak saya. Mungkin mereka kasihan melihat saya sendirian,” kata Cecile yang malam itu ditemani dua anaknya, Javi (15) dan Erick (13).
Wisnu Prasetyo (20), pelaut, awalnya agak malu mencari jodoh lewat acara televisi. Namun, dorongan untuk mendapatkan pasangan meredam rasa malunya. ”Alhamdulillah, saya bisa bertemu Tari melalui acara ini,” kata Wisnu sambil melirik Tari.
Tari yang ada di sebelahnya tersipu malu. ”Kalau saya, awalnya ikut acara ini karena ingin eksis. Kalau ternyata dapat pasangan, itu bonus,” ujar mahasiswi perguruan tinggi swasta dan penyanyi dangdut yang pernah menembus 26 besar Kontes Dangdut TPI ini.
Buat Tari, eksistensi di layar kaca itu penting buat orang yang ingin terjun ke dunia pertunjukan. Jika tampil di televisi, ia akan dilirik orang. Perkiraannya tidak salah. Melalui Take Me Out, ia tidak hanya bertemu Wisnu, tetapi juga mendapat tawaran casting film televisi.
Mungkin itu sebabnya sebagian peserta semangat sekali jika diminta tampil nyanyi atau ajojing di atas panggung sebab ini kesempatan langka.
Tersembunyi
Terlepas dari motif peserta yang beragam, acara itu digemari banyak orang. Public Relation dan Promotion Fremantle Media di Indonesia, Afni Sasmita, mengatakan, setiap minggu sekitar 150 orang mendaftar untuk audisi acara ini. Acara itu juga ditonton rata-rata 30 persen pemirsa televisi.
Sukses Take Me/Him Out kian menegaskan, acara yang mengungkap urusan pribadi disuka pemirsa televisi. Infotainment dan reality show model Termehek-mehek (TransTV) sudah lebih dulu membuktikannya.
Mengapa pemirsa suka mengintip urusan pribadi orang lain? Hamdi Muluk, Kepala Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, mengatakan, urusan pribadi adalah dunia yang tersembunyi. ”Ketika dunia tersembunyi itu diungkap, orang pasti suka. Semakin tersembunyi, semakin orang tertarik. Secara psikologis orang senang membandingkan perilakunya dengan perilaku umum,” katanya.
Persoalannya adalah dunia tersembunyi ini sekarang menjadi komoditas unggulan televisi. ”Ini berbahaya sebab orang digiring setiap hari untuk melihat sesuatu yang dangkal. Kalau begini terus, kita menjadi bangsa yang bebal,” katanya.
Rabu, 05 Mei 2010
Sabtu, 20 Februari 2010
FP dan KR mungkin lolos lagi di pilbub M’rai 2010
Semua kita tahu kalau thn 2010 ini akan ada pemilu bupati Mateng dan Mabar yang saat ini sedang dipimpin oleh Kris Rotok dan Fidelis Peranda, dan keduanya ini masih mau cabup untuk periode lima tahun mendatang. Jika duit berperan, mari kita coba beranda-andai anggaran yang dikeluarkan oleh seorang cabub untuk jumlah konstituen mayoritas yg menerima uang yang bakalan memenangkannya pada hari pemilu.
Katakan untuk satu kabupaten (Mabar atau Mateng) ada pemilih 110.000. Target menang 60%, berarti cabub terpilih harus meraup suara 60% x 110.000,-=66. 000 pemilih. Taruhlah satu suara Rp.50.000, maka si cabub mengeluarkan dana 66.000,- x Rp.50.000,-= Rp.3,3 milyar,- . Belum termasuk transportasi (bemo atau oto colt) dan makan siang pada hari pemilu. Jika makan siang Rp.15.000/org maka dana konsumsi 66.000 x Rp.15.000,- = Rp.990 juta. Ya, pukul rata total Rp.4,5 s/d 5 milyar pada hari pemilu.
Ini pengeluaran wajar untuk konstituen yang diperkirakan memilih cabub tsb. Selain itu, para pemilih ini tidak dikenal oleh cabup itu sendiri, karena ia hanya mengenal calo-nya saja, sehingga jaminan kepastian 66.000 suara tidak ada. Bisa saja para pemilih tidak memilih cabub bersangkutan, karena uangnya belum diterima, alias masih berada di calo atau ditelan calo, atau uangnya sudah diterima tapi kurang, atau diterima lengkap tapi tetap tidak memilih cabub ybs.
Pengeluaran lain : biaya saksi, penggalangan masa dan konsumsi untuk kampanye, biaya loby cecop sana cecop sini, yang jumlah uang tunainya diperkirakan 2 sd 5 milyar rp. Jadi total seluruhnya kurang lebih 7 sd 8 milyar. Ini jumlah minimal. Kalau mau sedikit diatas minimal, ya, sd 10 milyar rp. Kalau cabub itu berhasil lolos, maka dia tentu memikirkan pengembalian biaya-biaya itu; kalau dia tidak lolos dan ternyata memakai dana pinjaman, oaduhhh…cilaka! Bisa-bisa wedol!
Kalau cabup yang tidak punya dana untuk konstituen seperti tersebut diatas, maka ia tentu terkejut bila hasil saat penghitungan suara ternyata mayoritas masyarakat, 66.000, memilihnya. Mudah2an ini terjadi. Sebaliknya kalau tidak terpilih, dia akan tetap senyum, tidak wedol.
Bila rakyat pemilihnya memilih cabub demi butuh uang sesaat, dan bila cabub yang masih menjabat sekarang ini mampu dan mau untuk biaya-biaya pengandaian tersebut diatas, ditambah dukungan relasi politik yang mereka bangun sebelumnya, boleh jadi FP akan memimpin kembali Mabar, demikian pula Kris Rotok di Manggarai Tengah. Tambahan pula kondisi rakyat (konstituen) yang tidak berubah, yg tidak merasakan ada pemerintahan baru karena pemekaran, maka tentu mereka tertarik untuk bertransaksi “menusuk gambar yang ditunjuk calo untuk dapat 50 ribu rp, apa sih susahnya!” Kecuali kalau ada cabup selain mereka yang berani berkompetisi soal dana dan konstituen seperti itu mau beralih, maka stop-lah si FP dan KR thn 2010 ini.
Tapi rakyat tentu diharapkan tidak tertarik ke hal-hal teknis itu. Yang terpenting adalah : kepemimpinan bupati itu nanti meletakkan dasar pembangunan yang berpihak pada rakyat; yaitu adanya perubahan dan peningkatan kehidupannya, perlindungan hak-hak hukumnya, serta keberlangsungan hidup generasi selanjutnya dalam jangka panjang, bukan saja dalam periode masa jabatan bupati yg singkat itu.. Dilihat dari gencarnya pembukaan tambang di lahan kawasan hutan oleh kedua pemimpin selama ini, atau membiarkan pembukaan tambang dengan alasan sebagai kelanjutan dari keputusan bupati sebelumnya ( alasan Kris Rotok); dan dampak negatip jangka panjang bagi terbatasnya lahan kehidupan orang Manggarai di kemudian hari, sebaiknya rakyat jangan memilih kedua orang ini untuk bupati periode mendatang. Kalaupun mereka komit sekarang untuk stop tambang, tampaknya mereka juga tidak bisa merealisasikan penghentikan tambang itu nanti, karena mereka dan pengusaha tambang itu sendiri sepertinya ibarat nasi sudah jadi bubur. Kalau mereka lolos lagi jadi bupati thn 2010 ini, maka mereka adalah bupati tambang M’rai yang kekuasaannya tak tergoyahkan. Apakah ada orang M’rai yang dapat secara konkrit menahan laju kekuasaan mereka? Atau sebatas gonggong?
Katakan untuk satu kabupaten (Mabar atau Mateng) ada pemilih 110.000. Target menang 60%, berarti cabub terpilih harus meraup suara 60% x 110.000,-=66. 000 pemilih. Taruhlah satu suara Rp.50.000, maka si cabub mengeluarkan dana 66.000,- x Rp.50.000,-= Rp.3,3 milyar,- . Belum termasuk transportasi (bemo atau oto colt) dan makan siang pada hari pemilu. Jika makan siang Rp.15.000/org maka dana konsumsi 66.000 x Rp.15.000,- = Rp.990 juta. Ya, pukul rata total Rp.4,5 s/d 5 milyar pada hari pemilu.
Ini pengeluaran wajar untuk konstituen yang diperkirakan memilih cabub tsb. Selain itu, para pemilih ini tidak dikenal oleh cabup itu sendiri, karena ia hanya mengenal calo-nya saja, sehingga jaminan kepastian 66.000 suara tidak ada. Bisa saja para pemilih tidak memilih cabub bersangkutan, karena uangnya belum diterima, alias masih berada di calo atau ditelan calo, atau uangnya sudah diterima tapi kurang, atau diterima lengkap tapi tetap tidak memilih cabub ybs.
Pengeluaran lain : biaya saksi, penggalangan masa dan konsumsi untuk kampanye, biaya loby cecop sana cecop sini, yang jumlah uang tunainya diperkirakan 2 sd 5 milyar rp. Jadi total seluruhnya kurang lebih 7 sd 8 milyar. Ini jumlah minimal. Kalau mau sedikit diatas minimal, ya, sd 10 milyar rp. Kalau cabub itu berhasil lolos, maka dia tentu memikirkan pengembalian biaya-biaya itu; kalau dia tidak lolos dan ternyata memakai dana pinjaman, oaduhhh…cilaka! Bisa-bisa wedol!
Kalau cabup yang tidak punya dana untuk konstituen seperti tersebut diatas, maka ia tentu terkejut bila hasil saat penghitungan suara ternyata mayoritas masyarakat, 66.000, memilihnya. Mudah2an ini terjadi. Sebaliknya kalau tidak terpilih, dia akan tetap senyum, tidak wedol.
Bila rakyat pemilihnya memilih cabub demi butuh uang sesaat, dan bila cabub yang masih menjabat sekarang ini mampu dan mau untuk biaya-biaya pengandaian tersebut diatas, ditambah dukungan relasi politik yang mereka bangun sebelumnya, boleh jadi FP akan memimpin kembali Mabar, demikian pula Kris Rotok di Manggarai Tengah. Tambahan pula kondisi rakyat (konstituen) yang tidak berubah, yg tidak merasakan ada pemerintahan baru karena pemekaran, maka tentu mereka tertarik untuk bertransaksi “menusuk gambar yang ditunjuk calo untuk dapat 50 ribu rp, apa sih susahnya!” Kecuali kalau ada cabup selain mereka yang berani berkompetisi soal dana dan konstituen seperti itu mau beralih, maka stop-lah si FP dan KR thn 2010 ini.
Tapi rakyat tentu diharapkan tidak tertarik ke hal-hal teknis itu. Yang terpenting adalah : kepemimpinan bupati itu nanti meletakkan dasar pembangunan yang berpihak pada rakyat; yaitu adanya perubahan dan peningkatan kehidupannya, perlindungan hak-hak hukumnya, serta keberlangsungan hidup generasi selanjutnya dalam jangka panjang, bukan saja dalam periode masa jabatan bupati yg singkat itu.. Dilihat dari gencarnya pembukaan tambang di lahan kawasan hutan oleh kedua pemimpin selama ini, atau membiarkan pembukaan tambang dengan alasan sebagai kelanjutan dari keputusan bupati sebelumnya ( alasan Kris Rotok); dan dampak negatip jangka panjang bagi terbatasnya lahan kehidupan orang Manggarai di kemudian hari, sebaiknya rakyat jangan memilih kedua orang ini untuk bupati periode mendatang. Kalaupun mereka komit sekarang untuk stop tambang, tampaknya mereka juga tidak bisa merealisasikan penghentikan tambang itu nanti, karena mereka dan pengusaha tambang itu sendiri sepertinya ibarat nasi sudah jadi bubur. Kalau mereka lolos lagi jadi bupati thn 2010 ini, maka mereka adalah bupati tambang M’rai yang kekuasaannya tak tergoyahkan. Apakah ada orang M’rai yang dapat secara konkrit menahan laju kekuasaan mereka? Atau sebatas gonggong?
Laporan tentang Pelanggaran Hukum Dalam Kawasan Hutan Lindung RTK 103
Nomor: 001/KPKC-SVD/RTG/I/2010
Perihal: Laporan tentang Pelanggaran Hukum
Dalam Kawasan Hutan Lindung RTK 103
Lamp. : 1 (satu berkas)
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Departemen Kehutanan Republik Indonesia
Di
Tempat
Dengan hormat,
Memperhatikan fakta lapangan dan data administratif yang berkaitan dengan eksploitasi mineral mangan di kawasan Soga (Torong Besi) desa Robek Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai oleh PT Sumber Jaya Asia (PT SJA) sesuai SK Bupati Nomor: HK/287/2007 tanggal 5 Oktober 2007 (Lampiran 1) maka, Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan/Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Kongregasi SVD Ruteng, melaporkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 29 Mei-10 Juni 2008, JPIC OFM Indonesia dan JPIC SVD Ruteng beserta jaringan melakukan investigasi tentang pertambangan di wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa dalam investigasi itu JPIC OFM Indonesia dan JPIC SVD Ruteng beserta jaringan, menemukan fakta bahwa eksploitasi mineral Mangan oleh PT SJA di kawasan Soga (Torong Besi) desa Robek Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung (Nggalak Rego) RTK 103.
3. Bahwa masa berlakunya Ijin Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (SK Menteri Nomor: 1546.K/2014/MPE/1997, KW 96PP0208) telah berakhir pada 14 Mei 2008 sebagai dijelaskan oleh Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral dalam surat Nomor 654/40.00/DJG/2005 (Lampiran 2)
4. Bahwa JPIC OFM Indonesia dan JPIC SVD Ruteng beserta jaringan telah melaporkan temuan tersebut kepada Bupati Manggarai pada tanggal 11 Juni 2008 dan bahwa Bupati berjanji akan mempelajari temuan tersebut dan akan menghentikannya apabila kegiatan pertambangan telah merambah kawasan hutan RTK 103.
5. Bahwa Bupati Manggarai, telah mengeluarkan surat penghentian sementara aktivitas pertambangan kepada PT SJA sebanyak dua (2) kali, (Nomor: 598/Tamben/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 dan Nomor: 711/Tamben/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008; Lampiran 3) dan memerintahkan agar semua alat berat harus dikeluarkan dari lokasi pertambangan serta meminta PT SJA untuk mengurus Ijin pinjam pakai kawasan kepada menteri Kehutanan, karena PT SJA belum mempunyai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Dinas Kehutanan Manggarai pun telah mengeluarkan surat perintah penghentian sementara kepada PT SJA, melalui surat Nomor: DK.522/167/VI/2008, tanggal 18 Juni 2008 (Lampiran 4).
6. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 JPIC OFM Indonesia telah mengadukan penambangan mineral mangan dalam kawasan hutan lindung RTK 103 oleh PT SJA tersebut kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
7. Bahwa menanggapi pengaduan JPIC OFM Indonesia tersebut di atas, Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Nomor: S.40/Menhut-VII/2009, tertanggal 27 Januari 2009 (Lampiran 5), telah menyampaikan hasil audiensi dengan utusan JPIC OFM Indonesia kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan meminta Gubernur untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang disampaikan Menteri Kehutanan adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, bahwa setiap kegiatan survey/Eksplorasi/Eksplotasi Tambang di dalam kawasan hutan harus didasarkan izin Pinjam Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.
b. Pelanggaran terhadap butir (a) merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana. Pada hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Kuasa Pertambangan A.n.PT Sumber Jaya Asia bukan merupakan bagian dari 13 (tiga belas) Izin di bidang pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Kepres No.41 Tahun 2004.
c. PT. Sumber Jaya Asia tidak memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.
8. Bahwa PT Sumber Jaya Asia telah meminta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan, melalui surat Nomor: 0019/SJA/2008 tanggal 24 November 2008 (Lampiran 6). Seluruh lampiran yang disertakan sebagai dokumen persyaratan pinjam kawasan menunjukkan bahwa kawasan hutan Soga RTK 103 adalah hutan lindung.
9. Bahwa Menteri kehutanan melalui Surat Nomor: S.41/Menthut-VII/2009 tanggal 27 Januari 2009 (Lampiran 7), telah secara tegas menolak permohonan pinjam pakai kawasan yang diajukan oleh PT SJA. Penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 38 ayat (4), Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (6) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
10. Bahwa Hasil Klarifikasi dari tim gabungan antar dinas/badan teknis dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Cabang Ruteng menunjukkan bahwa BENAR PT SJA telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung RTK 103, sebanyak 44,82 ha (Lampiran 8).
11. Bahwa Bupati Manggarai melalui SK Nomor:HK/72/2009 telah mencabut kuasa pertambangan di kawasan hutan RTK 103 yang pernah diberikan kepada PT SJA melalui SK Nomor:HK/287/2007 (Lampiran 9).
12. Bahwa karena SK penciutan kuasa pertambangan tersebut, PT SJA menggugat SK bupati tersebut di Pengadilan TUN Kupang, dan bahwa Hakim Pengadilan TUN Kupang yang telah memeriksa perkara tersebut dan memenangkan PT SJA dalam putusannya Nomor: 6/G/2009/PTUN-KPG, tanggal 28 Juli 2009
13. Bahwa karena putusan PTUN tersebut, Pemkab Manggarai mengajukan Banding ke PTUN Tinggi di Surabaya, dan PTUN Tinggi Surabaya pun memenangkan PT Sumber Jaya Asia melalui putusan Nomor: 122/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 23 Oktober 2009.
14. Bahwa karena putusan PTUN Tinggi tersebut, Pemkab Manggarai mengajukan kasasi ke Makamah Agung, di Jakarta, yang hingga laporan ini dibuat belum ada putusannya.
15. Bahwa sementara itu, 8 warga Robek, desa Robek, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, yang mengambil kayu dari kawasan hutan yang sama (RTK 103) untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama di Desa Robek tersebut telah ditangkap dan ditahan oleh aparat penegak hukum. Dua (2) dari 8 orang tersebut telah dijatuhi hukuman pidana kurungan 1 tahun dan 6 bulan (Lampiran 10)
16. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2009, Tim JPIC OFM dan JPIC SVD Ruteng kembali mengunjungi kawasan tambang Soga, dan bahwa dalam kunjungan itu Tim JPIC OFM dan JPIC SVD Ruteng menemukan fakta bahwa ekploitasi mineral Mangan di kawasan hutan lindung RTK 103 semakin luas dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Tim Menyaksikan bahwa eksploitasi mineral Mangan di kawasan tersebut telah mencapai air bawah tanah (Lampiran 11)
Berdasarkan fakta tersebut maka kami menyampaikan hal-hal berikut:
1. Bupati Manggarai dan Direksi PT SJA harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya karena kedua pihak, menurut penilaian kami, terbukti melanggar hukum. Bupati Manggarai terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan ijin Kuasa Pertambangan pada areal hutan lindung yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Begitu pula PT SJA sebab sebuah perusahaan tambang sudah sepatutnya sejak awal sudah mengetahui mana areal bebas (boleh menjadi areal tambang) dan mana areal hutan lindung yang jelas-jelas pada areal tersebut ada larangan untuk menambang [Vide: Pasal 38 (ayat 3), Pasal 50 (ayat 3) UU No.41 Tahun 1999].
2. Larangan menambang di hutan lindung dikecualikan terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang memang telah mendapat ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung dari Menteri Kehutanan. Bahkan ternyata operasi tambang pada areal hutan lindung itu mempunyai dampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, maka disyaratkan adanya persetujuan DPR RI (Vide: Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2008 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung).
3. Berdasarkan PP No.1/2004 yang telah diubah dengan PP No.2/2008 tersebut, hanya ada 13 (tiga belas) perusahaan tambang yang secara limitatif telah diberi ijin oleh pemerintah untuk beroperasi di hutan lindung. Ke-13 perusahaan tambang dimaksud adalah: (1) PT Freeport Indonesia; (2) PT Aneka Tambang; (3) PT Karimun Granit; (4) PT Inco; (5) PT Indominco Mandiri; (6) PT Natarang Mining; (7) PT Nusa Halmahera Mining; (8) PT Pelsart Tambang; (9) PT Interex Sacra Raya; (10) PT Weda Bay Nickel; (11) PT Sorikmas Mining; (12) PT Gag Nickel; dan (13) PT Aneka Tambang.
4. Berdasarkan penolakan Menteri Kehutanan tersebut maka melalui Surat No.B/80/II/2009/DitReskrim tanggal 11 Februari 2009, Kapolda NTT menyurati Kapolres Manggarai agar mengusut pelanggaran hukum terkait penambangan oleh PT SJA pada areal hutan lindung (Lampiran 12)
5. Yang terjadi bukannya pihak kepolisian mengusut pelanggaran Bupati Manggarai dan PT SJA tersebut yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum yaitu beroperasi di areal hutan lindung tanpa ijin dari pemerintah. Tetapi justru PT SJA yang menggugat Bupati Manggarai di PTUN Kupang. Jadi, dua pihak yang sama-sama melanggar hukum publik justru gugat-menggugat di PTUN Kupang. Maka ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah sandiwara untuk mengaburkan essensi pelanggaran hukum dimaksud.
6. Kami berpendapat bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum kehutanan di Manggarai, di mana masyarakat kecil yang melanggar hukum dengan mudah ditangkap, diadili dan dipenjarakan, tetapi para pemodal dan oknum pemerintah yang melanggar hukum proses hukumnya berbelit-belit sehingga mengaburkan esensi pelanggaran hukumnya.
Oleh karena itu, dengan hormat kami meminta Bapak Menteri Kehutanan, melalui Bapak Dirjen Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tepat, memproses hukum semua pihak yang diduga telah melanggar hukum, terkait usaha penambangan Mineral Mangan yang dilakukan oleh PT Sumber Jaya Asia, di kawasan hutan Lindung RTK 103, desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Demikian Laporan dan permintaan kami. Atas perhatian dan tanggapan Bapak Dirjen, terlebih dahulu kami haturkan terimakasih.
Ruteng, 18 Januari 2010
Komisi JPIC SVD Ruteng,
Koordinator,
P. Simon Suban Tukan, SVD
Tembusan:
Disampaikan dengan hormat kepada:
1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta
4. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta
5. Gubernur NTT di Kupang
6. Ketua DPRD NTT di Kupang
7. Kapolda NTT di Kupang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang
9. Kepala Dinas Kehutanan NTT di Kupang
10. Kepala Balai Besar Konservasi Alam NTT di Kupang
Perihal: Laporan tentang Pelanggaran Hukum
Dalam Kawasan Hutan Lindung RTK 103
Lamp. : 1 (satu berkas)
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Departemen Kehutanan Republik Indonesia
Di
Tempat
Dengan hormat,
Memperhatikan fakta lapangan dan data administratif yang berkaitan dengan eksploitasi mineral mangan di kawasan Soga (Torong Besi) desa Robek Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai oleh PT Sumber Jaya Asia (PT SJA) sesuai SK Bupati Nomor: HK/287/2007 tanggal 5 Oktober 2007 (Lampiran 1) maka, Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan/Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) Kongregasi SVD Ruteng, melaporkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 29 Mei-10 Juni 2008, JPIC OFM Indonesia dan JPIC SVD Ruteng beserta jaringan melakukan investigasi tentang pertambangan di wilayah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa dalam investigasi itu JPIC OFM Indonesia dan JPIC SVD Ruteng beserta jaringan, menemukan fakta bahwa eksploitasi mineral Mangan oleh PT SJA di kawasan Soga (Torong Besi) desa Robek Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung (Nggalak Rego) RTK 103.
3. Bahwa masa berlakunya Ijin Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (SK Menteri Nomor: 1546.K/2014/MPE/1997, KW 96PP0208) telah berakhir pada 14 Mei 2008 sebagai dijelaskan oleh Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral dalam surat Nomor 654/40.00/DJG/2005 (Lampiran 2)
4. Bahwa JPIC OFM Indonesia dan JPIC SVD Ruteng beserta jaringan telah melaporkan temuan tersebut kepada Bupati Manggarai pada tanggal 11 Juni 2008 dan bahwa Bupati berjanji akan mempelajari temuan tersebut dan akan menghentikannya apabila kegiatan pertambangan telah merambah kawasan hutan RTK 103.
5. Bahwa Bupati Manggarai, telah mengeluarkan surat penghentian sementara aktivitas pertambangan kepada PT SJA sebanyak dua (2) kali, (Nomor: 598/Tamben/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 dan Nomor: 711/Tamben/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008; Lampiran 3) dan memerintahkan agar semua alat berat harus dikeluarkan dari lokasi pertambangan serta meminta PT SJA untuk mengurus Ijin pinjam pakai kawasan kepada menteri Kehutanan, karena PT SJA belum mempunyai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Dinas Kehutanan Manggarai pun telah mengeluarkan surat perintah penghentian sementara kepada PT SJA, melalui surat Nomor: DK.522/167/VI/2008, tanggal 18 Juni 2008 (Lampiran 4).
6. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2008 JPIC OFM Indonesia telah mengadukan penambangan mineral mangan dalam kawasan hutan lindung RTK 103 oleh PT SJA tersebut kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
7. Bahwa menanggapi pengaduan JPIC OFM Indonesia tersebut di atas, Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Nomor: S.40/Menhut-VII/2009, tertanggal 27 Januari 2009 (Lampiran 5), telah menyampaikan hasil audiensi dengan utusan JPIC OFM Indonesia kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan meminta Gubernur untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang disampaikan Menteri Kehutanan adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, bahwa setiap kegiatan survey/Eksplorasi/Eksplotasi Tambang di dalam kawasan hutan harus didasarkan izin Pinjam Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.
b. Pelanggaran terhadap butir (a) merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana. Pada hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Kuasa Pertambangan A.n.PT Sumber Jaya Asia bukan merupakan bagian dari 13 (tiga belas) Izin di bidang pertambangan sebagaimana ditetapkan dalam Kepres No.41 Tahun 2004.
c. PT. Sumber Jaya Asia tidak memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.
8. Bahwa PT Sumber Jaya Asia telah meminta Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Menteri Kehutanan, melalui surat Nomor: 0019/SJA/2008 tanggal 24 November 2008 (Lampiran 6). Seluruh lampiran yang disertakan sebagai dokumen persyaratan pinjam kawasan menunjukkan bahwa kawasan hutan Soga RTK 103 adalah hutan lindung.
9. Bahwa Menteri kehutanan melalui Surat Nomor: S.41/Menthut-VII/2009 tanggal 27 Januari 2009 (Lampiran 7), telah secara tegas menolak permohonan pinjam pakai kawasan yang diajukan oleh PT SJA. Penolakan tersebut didasarkan pada Pasal 38 ayat (4), Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (6) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
10. Bahwa Hasil Klarifikasi dari tim gabungan antar dinas/badan teknis dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Cabang Ruteng menunjukkan bahwa BENAR PT SJA telah masuk ke dalam kawasan hutan lindung RTK 103, sebanyak 44,82 ha (Lampiran 8).
11. Bahwa Bupati Manggarai melalui SK Nomor:HK/72/2009 telah mencabut kuasa pertambangan di kawasan hutan RTK 103 yang pernah diberikan kepada PT SJA melalui SK Nomor:HK/287/2007 (Lampiran 9).
12. Bahwa karena SK penciutan kuasa pertambangan tersebut, PT SJA menggugat SK bupati tersebut di Pengadilan TUN Kupang, dan bahwa Hakim Pengadilan TUN Kupang yang telah memeriksa perkara tersebut dan memenangkan PT SJA dalam putusannya Nomor: 6/G/2009/PTUN-KPG, tanggal 28 Juli 2009
13. Bahwa karena putusan PTUN tersebut, Pemkab Manggarai mengajukan Banding ke PTUN Tinggi di Surabaya, dan PTUN Tinggi Surabaya pun memenangkan PT Sumber Jaya Asia melalui putusan Nomor: 122/B/2009/PT.TUN.SBY tanggal 23 Oktober 2009.
14. Bahwa karena putusan PTUN Tinggi tersebut, Pemkab Manggarai mengajukan kasasi ke Makamah Agung, di Jakarta, yang hingga laporan ini dibuat belum ada putusannya.
15. Bahwa sementara itu, 8 warga Robek, desa Robek, Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai, yang mengambil kayu dari kawasan hutan yang sama (RTK 103) untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama di Desa Robek tersebut telah ditangkap dan ditahan oleh aparat penegak hukum. Dua (2) dari 8 orang tersebut telah dijatuhi hukuman pidana kurungan 1 tahun dan 6 bulan (Lampiran 10)
16. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2009, Tim JPIC OFM dan JPIC SVD Ruteng kembali mengunjungi kawasan tambang Soga, dan bahwa dalam kunjungan itu Tim JPIC OFM dan JPIC SVD Ruteng menemukan fakta bahwa ekploitasi mineral Mangan di kawasan hutan lindung RTK 103 semakin luas dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Tim Menyaksikan bahwa eksploitasi mineral Mangan di kawasan tersebut telah mencapai air bawah tanah (Lampiran 11)
Berdasarkan fakta tersebut maka kami menyampaikan hal-hal berikut:
1. Bupati Manggarai dan Direksi PT SJA harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya karena kedua pihak, menurut penilaian kami, terbukti melanggar hukum. Bupati Manggarai terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan ijin Kuasa Pertambangan pada areal hutan lindung yang jelas-jelas dilarang oleh undang-undang. Begitu pula PT SJA sebab sebuah perusahaan tambang sudah sepatutnya sejak awal sudah mengetahui mana areal bebas (boleh menjadi areal tambang) dan mana areal hutan lindung yang jelas-jelas pada areal tersebut ada larangan untuk menambang [Vide: Pasal 38 (ayat 3), Pasal 50 (ayat 3) UU No.41 Tahun 1999].
2. Larangan menambang di hutan lindung dikecualikan terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang memang telah mendapat ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung dari Menteri Kehutanan. Bahkan ternyata operasi tambang pada areal hutan lindung itu mempunyai dampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis, maka disyaratkan adanya persetujuan DPR RI (Vide: Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2008 tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung).
3. Berdasarkan PP No.1/2004 yang telah diubah dengan PP No.2/2008 tersebut, hanya ada 13 (tiga belas) perusahaan tambang yang secara limitatif telah diberi ijin oleh pemerintah untuk beroperasi di hutan lindung. Ke-13 perusahaan tambang dimaksud adalah: (1) PT Freeport Indonesia; (2) PT Aneka Tambang; (3) PT Karimun Granit; (4) PT Inco; (5) PT Indominco Mandiri; (6) PT Natarang Mining; (7) PT Nusa Halmahera Mining; (8) PT Pelsart Tambang; (9) PT Interex Sacra Raya; (10) PT Weda Bay Nickel; (11) PT Sorikmas Mining; (12) PT Gag Nickel; dan (13) PT Aneka Tambang.
4. Berdasarkan penolakan Menteri Kehutanan tersebut maka melalui Surat No.B/80/II/2009/DitReskrim tanggal 11 Februari 2009, Kapolda NTT menyurati Kapolres Manggarai agar mengusut pelanggaran hukum terkait penambangan oleh PT SJA pada areal hutan lindung (Lampiran 12)
5. Yang terjadi bukannya pihak kepolisian mengusut pelanggaran Bupati Manggarai dan PT SJA tersebut yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum yaitu beroperasi di areal hutan lindung tanpa ijin dari pemerintah. Tetapi justru PT SJA yang menggugat Bupati Manggarai di PTUN Kupang. Jadi, dua pihak yang sama-sama melanggar hukum publik justru gugat-menggugat di PTUN Kupang. Maka ini dapat ditafsirkan sebagai sebuah sandiwara untuk mengaburkan essensi pelanggaran hukum dimaksud.
6. Kami berpendapat bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum kehutanan di Manggarai, di mana masyarakat kecil yang melanggar hukum dengan mudah ditangkap, diadili dan dipenjarakan, tetapi para pemodal dan oknum pemerintah yang melanggar hukum proses hukumnya berbelit-belit sehingga mengaburkan esensi pelanggaran hukumnya.
Oleh karena itu, dengan hormat kami meminta Bapak Menteri Kehutanan, melalui Bapak Dirjen Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam untuk mengambil langkah-langkah hukum yang tepat, memproses hukum semua pihak yang diduga telah melanggar hukum, terkait usaha penambangan Mineral Mangan yang dilakukan oleh PT Sumber Jaya Asia, di kawasan hutan Lindung RTK 103, desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Demikian Laporan dan permintaan kami. Atas perhatian dan tanggapan Bapak Dirjen, terlebih dahulu kami haturkan terimakasih.
Ruteng, 18 Januari 2010
Komisi JPIC SVD Ruteng,
Koordinator,
P. Simon Suban Tukan, SVD
Tembusan:
Disampaikan dengan hormat kepada:
1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta
4. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta
5. Gubernur NTT di Kupang
6. Ketua DPRD NTT di Kupang
7. Kapolda NTT di Kupang
8. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang
9. Kepala Dinas Kehutanan NTT di Kupang
10. Kepala Balai Besar Konservasi Alam NTT di Kupang
Langganan:
Postingan (Atom)